Politik

Intoleransi Bukan Alasan Tepat Tolak Perda Syariah

Sabtu, 17 November 2018 - 17:22:08 WIB | dibaca: 10 pembaca | komentar: 0

GEMARIAU.COM -  Alasan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menolak peraturan daerah (perda) syariah dan injil dinilai keliru. Grace dan PSI menyatakan sikap menolak kehadiran perda syariah dan injil karena alasan intoleransi. Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis menilai alasan ... [selengkapnya]

Politik Genderuwo Bukan Untuk Prabowo-Sandi Tapi Untuk Lingkaran Jokowi

Jumat, 09 November 2018 - 21:37:27 WIB | dibaca: 54 pembaca | komentar: 0

GEMARIAU.COM - Kubu Prabowo-Sandi mengapresiasi Joko Widodo berani mengevaluasi para politisi di lingkarannya dengan istilah politik genderuwo alias politik menakut-nakuti. Juru Bicara Prabwo-Sandi Faldo Maldini menafsirkan istilah tersebut bukan menyasar kepada pihaknya, melainkan kepada para politisi yang berada ... [selengkapnya]

Tatib DPRD Riau Tidak Sah, KarenaLanggar Tatib DPRD Riau yang Tidak Memenuhi Kuorum Paripurna.

Kamis, 08 November 2018 - 21:00:47 WIB | dibaca: 57 pembaca | komentar: 0

GEMARIAU.COM, PEKANBARU - Sejumlah Anggota DPRD Riau menilai Peraturan DPRD Riau tentang Tata Tertib DPRD Riau tidak sah, karena melanggar tata tertib DPRD Riau tidak memenuhi kuorum paripurna. Kendati, Peraturan DPRD Provinsi Riau Tatib DPRD Provinsi Riau sudah disahkan dalam rapat paripurna, Kamis (8/11/2018) ... [selengkapnya]

Fadli Zon Tegaskan Inti Ucapan "Tampang Boyolali" Itu Kritik Ekonomi

Selasa, 06 November 2018 - 23:07:09 WIB | dibaca: 72 pembaca | komentar: 0

GEMARIAU.COM -  Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, Fadli Zon mengatakan, ucapan Prabowo soal Tampang Boyolali hanya untuk keakaraban, tidak ada niat sama sekali untuk menghina. "Pak Prabowo itu, cara berbicaranya memang lugas, Itu cermin keakraban, suasananya ... [selengkapnya]

Bawaslu Akan Sampaikan Putusan Luhut Dan Sri Mulyani

Selasa, 06 November 2018 - 10:01:06 WIB | dibaca: 59 pembaca | komentar: 0

GEMARIAU.COM - Nasib Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai terlapor kasus dugaan pelanggaran kampanye akan ditentukan dalam waktu dekat. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan mengatakan pihaknya bersama Sentra Penegakan Hukum ... [selengkapnya]

DPRD Riau Tanyakan Rp3 Triliun Tambahan Modal BUMD

Selasa, 30 Oktober 2018 - 12:52:30 WIB | dibaca: 73 pembaca | komentar: 0

GEMARIAU.COM, INHU - Sekretaris Komisi III DPRD Riau Suhardiman Amby mempertanyakan usulan penyertaan modal untuk seluruh badan usaha milik daerah senilai Rp3 triliun, di tengah terbatasnya kemampuan keuangan daerah. "Untuk tahun depan, penambahan modal yang mereka minta sebesar Rp3 triliun untuk seluruh BUMD ... [selengkapnya]

Ternyata, Promosi Jabatan Di Cirebon Ada Tarifnya, Inilah Temuan KPK

Jumat, 26 Oktober 2018 - 13:57:08 WIB | dibaca: 88 pembaca | komentar: 0

GEMARIAU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya penentuan tarif suap dalam promosi jabatan di Pemkab Cirebon. "Tarif tersebut berlaku relatif tergantung tinggi rendah dan strategis atau tidaknya jabatan di Cirebon," ujar Jurubicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan, sesaat lalu ... [selengkapnya]

Luhut Dilaporkan Ke Bawaslu

Minggu, 21 Oktober 2018 - 01:12:30 WIB | dibaca: 48 pembaca | komentar: 0

GEMARIAU.COM - Menteri Koordinator Maritim menanggapi santai terhadap laporan dirinya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena dianggap melakukan pelanggaran Pemilu. "Ya gak apa-apa, kan Indonesia nomor satu," jawab Luhut sambil menunjulurkan telunjuknya kepada wartawan usai menghadiri silaturahmi dengan ... [selengkapnya]

Zulkifli: Saksi Dibiayai Negara, Kalau Ada yang Nakal Potong Tangannya

Jumat, 19 Oktober 2018 - 15:47:00 WIB | dibaca: 76 pembaca | komentar: 0

GEMARIAU.COM - Usulan Komisi II DPR terkait dana saksi Pemilu 2019 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disambut baik Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan. Zulkifli menjelaskan, usulan itu adalah solusi yang tepat karena partai tidak dibolehkan mencari uang untuk membiayai saksi ... [selengkapnya]

Laskar Perantau NTB Berharap KPK Tidak bisa diintervensi

Jumat, 19 Oktober 2018 - 15:39:49 WIB | dibaca: 75 pembaca | komentar: 0

GEMARIAU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diyakini tidak akan bisa diintervensi oleh segelintir kelompok maupun mantan pimpinan KPK yang ikut campur di internal lembaga antirasuah. Keyakinan itu disampaikan massa aksi dari Laskar Perantau NTB dan Front Pembela TGB (FPT) saat menggelar demo di depan Gedung ... [selengkapnya]

Awal Kembali 123...17 Lanjut Akhir