Ekonomi

UMK Meranti 2019 Diprediksi Naik 8,03 Persen, Sekitar Rp2.749.909

Gemariau.com | Kamis, 18 Oktober 2018 - 03:11:40 WIB | dibaca: 62 pembaca

Berita Terkait :

GEMARIAU.COM, SELATPANJANG - Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2019 ditetapkan dan diumumkan selambat lambat nya tanggal 21 November 2018 dan berlaku pada tanggal 1 Januari 2019 mendatang.

UMK Kepulauan Meranti untuk tahun 2019 akan tetapkan dan disahkan oleh pihak Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kepulauan Meranti pada tanggal 1 November mendatang.

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kepulauan Meranti melalui Kepala bidang tenaga kerja, Syarifuddin mengatakan penetapan UMK ini tetap berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 dan edaran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang mengacu kepada pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional.

Berdasarkan surat kepala BPS RI Nomor B-218/BPS/1000/10/2018 tanggal 4 Oktober 2018 tentang inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dimana inflasi nasional sebesar 2,88 % dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,15 %.

Lebih jauh dikatakan, berdasarkan pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) PP no 78 tahun 2015 penetapan UMK tahun 2019 menggunakan formula perhitungan upah minimum yaitu dengan rumus UMK 2018 ditambah hasil kali UMK 2018 x inflasi + persentase produk domestik bruto. Rumusnya yakni, UMn = UMt + {UMt x (inflasi + % PDB).

UMK Kepulauan Meranti tahun 2019 diprediksi sebesar Rp2.749.909,38. Ini berarti mengalami kenaikan sebesar Rp204.404,08 atau 8,03 % dari UMK Kepulauan Meranti 2018 sebesar Rp2.545.505,30

Kepala Bidang tenaga kerja itu menambahkan setelah dirumuskan UMK itu diajukan kembali untuk dijadikan Peraturan Gubernur (Pergub) dan baru ditetapkan setelah menjadi peraturan bupati (Perbup).

"Keputusan untuk mengusulkan besaran UMK 2019 dengan mengikuti PP 78/2015 tentang pengupahan tak bisa dielakkan. Pasalnya, pemerintah daerah sudah semestinya mengikuti keputusan pemerintah pusat dan ini juga tetap melibatkan dewan pengupahan dan asosiasi,"kata Syarifuddin. (*)



comments powered by Disqus