Politik

Transportasi Online di Pekanbaru harus Taati Aturan Kemenhub

Gemariau.com | Sabtu, 03 Februari 2018 - 02:43:38 WIB | dibaca: 165 pembaca

Berita Terkait :

GEMARIAU.COM, PEKANBARU - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, selaku regulator resmi mengeluarkan Permenhub No 108 Tahun 2017, Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Di beberapa daerah di Indonesia, sudah mulai diberlakukan mulai awal Februari 2018 ini.

Untuk di Kota Pekanbaru, kalangan legislatif berharap segera disesuaikan agar tidak menimbulkan gejolak bagi transportasi (taxi) konvensional yang selama ini notabene-nya telah mengantongi izin dari Pemerintah.

"Karena sudah resmi ditetapkan pemerintah pusat, Pemko Pekanbaru diharapkan segera menyesuaikannya. Tapi yang perlu kita tekankan, Pemko lakukan sosialisasi terlebih dahulu. Terutama penyesuaian amanat Permenhub sesuai daerah. Sebab, kondisi masyarakat dan ekonomi di Kota Pekanbaru, banyak yang harus dibenahi. Karena ini nanti berdampak mengenai kuota yang akan diberikan, khusus untuk transportasi onlinetersebut. Itu kan harus sesuai dengan kebutuhan," kata Tarmizi Ahmad, Anggota Komisi I DPRD kota Pekanbaru, Sabtu (3/2/2018).

Untuk diketahui, ada 9 substansi yang diaturdalam PM 108 tahun 2017. Selain tarif dan kuota, Permenhub ini juga mengatur mengenai argometer taksi, wilayah operasi, persyaratan minimal lima kendaraan, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), domisili Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) serta peran aplikator.

Peraturan ini penting dilaksanakan, untuk menjamin kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan. Selain itu, sebagai bentuk perwujudan pelayanan, perlindungan, dan penegakan hukum bagi masyarakat.

"Sudah harus mulai lah Pemko memasang spanduk, stiker dan sejenisnya di beberapa titik tentang Permenhub ini. Tujuannya supaya kita tahu. Kan ada bagusnya. Berapa sebenarnya kuota yang diberikan untuk online ini," tambahnya.

Lanjut Politisai Nasdem ini lagi, yang paling penting, Pemko melalui regulasi yang akan dibuat, harus adil. Di satu sisi transportasi online ini memang dibutuhkan masyarakat saat ini, di sisi lain porsi untuk taksi konvensional juga harus diperhatikan. (grc)



comments powered by Disqus