Kota Pekanbaru

Pusat Bisa Ancam Dana Bantuan Kelurahan Tahap II Kota Pekanbaru Tak Dicairkan

Gemariau.com | Rabu, 14 Agustus 2019 - 10:48:01 WIB | dibaca: 107 pembaca

Berita Terkait :

GEMARIAU.COM, PEKANBARU -  Sebanyak 8.122 kelurahan akan mendapat dana alokasi umum (DAU) tambahan. Pemerintah telah menganggarkan Rp 3 triliun untuk kelurahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Dalam pengalokasiannya, semua kabupaten dan kota penerima akan dikelompokkan menjadi tiga kategori berdasarkan kualitas pelayanan publik dan dihitung secara proporsional sesuai jumlah keluarahan pada daerah dimaksud.

"Dari Rp 3 triliun tadi kita bagikan ke kabupaten dan kota dengan cara bagi rata, tapi tidak semurni itu juga. Kita bagi tiga kategori. Kita lihat dari pelayanan publiknya sudah bagus atau belum," ujar Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan Putut Hari Satyaka dalam diskusi publik di Gedung Kompas beberapa waktu lalu.

Pertama, kategori baik yang dialokasikan untuk 2.805 kelurahan pada 91 kabupaten/kota dengan alokasi Rp 352,9 juta per kelurahan.


Kedua, kategori perlu ditingkatkan yang dialokasikan untuk 4.782 kelurahan pada 257 kabupaten/kota dengan alokasi Rp 370,1 juta per kelurahan.


Ketiga, kategori sangat perlu ditingkatkan yang dialokasikan untuk 625 kelurahan pada 62 kabupaten/kota dengan alokasi Rp 384 juta per kelurahan. "Angka Rp 3 triliun muncul karena ada pertimbangan. Sebenarnya butuhnya Rp 8 triliun, tapi kan kita sifatnya membantu, jadi kewajiban pemda yang harus lebih besar," kata Putut.

Putut menambahkan, mekanisme penyaluran dana ini yakni dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD) yang dilakukan ke dalam dua tahap masing-masing 50 persen dengan berbasis pada kinerja pelaksanaan kegiatan.

Pencairan tahap pertama mensyaratkan surat pernyataan dan lampiran rincian komitmen anggaran kelurahan dan ditandatangani kepala daerah.

Tahap kedua mensyaratkan laporan realisasi penyerapan DAU tambahan tahap I.

Penggunaan dana diarahkan untuk berbagai hal, antara lain pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan untuk meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, juga digunakan untuk peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik di tingkat kelurahan.

Dilain sisi Khususnya Dana Kelurahan untuk Kota Pekanbaru, Dana Kelurahan Tahap II untuk wilayah Kota Pekanbaru bisa terancam tidak bisa dicairkan oleh Pemerintah Pusat. Hal itu terjadi apabila hingga pertengahan Agustus ini dana kelurahan tahap I untuk 83 kelurahan di Pekanbaru belum terealisasi.

“Karena apabila tidak mencapai target 16 Agustus, maka dana triwulan keduanya itu tidak bisa ditransfer lagi di pusat,” kata Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kota Pekanbaru, Basri (13/8/2019).

Basri mengatakan, BPKAD Pekanbaru selaku pihak yang menyalurkan dana kelurahan sudah mengingatkan kepada pihak kelurahan untuk mempercepat pengajuan dana kelurahan.

“Untuk itu kami mengimbau kepada seluruh lurah agar segera mempercepat dana kelurahan,” imbuhnya.

Dilanjutkannya, setidaknya realisasi dana kelurahan tahap pertama di Pekanbaru harus mencapai Rp8 miliar. “Karena kita harus menyampaikan laporan tepat waktu, minimal Rp8 miliar sudah harus diambil kelurahan,” pungkasnya.


Sumber : Cakaplah /  Editor : G4n



comments powered by Disqus