Politik

Paripurna DPRD Riau di Awal Mei 2018

Paripurna Penutupan Masa Sidang I DPRD Riau dan 2 Agenda lainnya

Gemariau.com | Kamis, 03 Mei 2018 - 15:24:25 WIB | dibaca: 118 pembaca

Berita Terkait :

GEMARIAU.COM, PEKANBARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau pada Rabu, tanggal 2/5/2018 tepat pukul 12.07 WIB, laksanakan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau diawal bulan Mei 2018 di ruang rapat Paripurna Gedung DPRD Riau jalan Sudirman Pekanbaru. Pelaksanaan sidang Paripurna ini, di Pimpin oleh unsur Pimpinan DPRD Riau Kordias Pasaribu dari PDIP yang juga di dampingi Wakil Ketua DPRD Riau H. Sunaryo. Paripurna ini di hadiri Pemerintah Daerah Provinsi Riau Plt. Gubernur Riau yang diwakili oleh SETDA Provinsi Riau Ahmad Hijasi dan juga Forkopimda, Ketua dan Wakil Ketua Fraksi dan Komisi, anggota DPRD Riau, Rektor Perguruan Tinggi sekota Pekanbaru, Para Pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau, Tokoh Masyarakat, Pemuka Adat dan Alim Ulama serta para Tamu Undangan Lainnya.

Pelaksanakan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau ini mengelar rapat paripurna 3 Agenda sekaligus yakni, 1. Penutupan Masa Sidang I dari bulan Januari sampai dengan April sekaligus Pembukaan Masa Sidang II bulan Mei sampai dengan Agustustahun 2018. 2. Penyampaian Jawaban kepada Dewan atas Pandangan Umum Fraksi terhadap RANPERDA tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa sekaligus Pembentukan PANSUS. 3. Penyampaian Rekomendasi PP2D terhadap RANPERDA tentang Pengelolaan Zakat. Dan pelaksanaan Paripurna kali ini, dihadiri sebanyak 37 orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang terdiri 5 orang dari Fraksi Golkar, 6 orang Fraksi PDIP, 4 orang Fraksi Demokrat, 5 orang Fraksi PAN, 5 orang dari Fraksi Gerindra sejahtera, 5 orang Fraksi PKB, 4 orang Fraksi PPP, 3 orang Fraksi Gabungan Nasdem dan Hanura, sehingga Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau memenuhi Kuorum dan Rapat Paripurna dapat dilaksanakan.

Sedangkan dari Instansi sebanyak 62 orang yaitu, Asisten, Kepala Biro, Staf 3 orang, Kepala Dinas 20 orang, Kepala Badan, DirekturRumah Sakit 8 orang, Kanwil 3 orang, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan 11 orang, Kabid dan Kepala UPT 7 orang, Pejabat Eselon III, Sekretris SETDA dan Sekwan 7 orang, Perguruan Tinggi, Pimpinan Bank dan Undangan Lainnya 3 orang.

Sesuai dengan Agenda Rapat pertama dalam paripurna ini, Pimpinan Sidang Kordias Pasaribu menyampaikan bahwa dalam Penutupan Masa Sidang pertama dari bulan Januari sampai dengan April 2018, berarti sudah banyak yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Riau seperti berbagai kegiatan sidang, rapat paripurna, Rapat Badan Musyawrah (Banmus), Rapat Dengar Pendapat Dewan Lainnya serta Rapat Panitia Khusus, pada akhir masa sidang tersebut Anggota DPRD Riau juga telah melaksanakan kegiatan reses yang dimulai dari tanggal 24 sampai dengan 29 April 2018. Sesuai dengan Tata tertib DPRD Riau Masa sidang dalam 1 tahun terbagi 3 masa sidang dan setiap periode masa sidang ada penutupan masa sidang dan kemudian kembali dibuka.

"Sejalan dengan Ketentuan Tata Tertib Dewan, sebelum kegiatan DPRD Provinsi Riau dimulai terlebih dahulu dilakukan rapat Paripurna dalam rangka pembukaan masa sidang seperti hari ini" Jelas Kordias.

Sesuai jadwal kegiatan yang ditetapkan Badan Musyawarah dalam pembukaan masa sidang 2 Mei hingga Agustus 2018 ini, Pimpinan Sidang Kordias Pasaribu mengumumkan agenda kegiatan DPRD Provinsi Riau dalam rangka sidang kedua sebagai berikut : 1. Pembukaan masa sidang 2 Mei hingga Agustus 2018 2. Rapat-rapat kerja dan Rapat dengar Pendapat 3. Kunjungan Insidentil 4. Kunjungan daerah Se kabupaten se Provinsi Riau, 5. Kunjungan Kerja Keluar Daerah Provinsi Riau, 6.Kunjungan Reses dan Laporan Reses Anggota DPRD Provinsi Riau. 7. Pembahasan RANPERDA yang diusulkan Pemerintah Provinsi Riau, dan RANPERDA Inisiatif Dewan DPRD Provinsi Riau. 8. Rapat Paripurna Istimewa, 9. Rapat Koordinasi dengan Gubernur bersama DPRD Riau 10. Peringatan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional 11. Verifikasi Dewan Bimbingan tehnis dan Peraturan Perundang-undangan 12. Penutup Masa sidang 2 Mei-Agustus 2018. Selanjutnya Kordias menyampaikan rekapitulasi kegiatan Dewan selama masa sidang 1 Januari-April 2018 yakni Rapat Pimpinan 7 kali, Rapat Paripurna Dewa 15 kali, Rapat Istimewa 1 kali Rapat BANMUS 5 kali, Rapat-rapat Fraksi Dewan 57 kali, Rapat-rapat Komisi Dewan 46 kali, Rapat-rapat Badan Kehormatan 5 kali, kunjungan Badan Kehormatan keluar Provinsi 4 kali, Rapat Pembentukan Peraturan Daerah 5 kali, Kunjungan Badan Pembentukan Peraturan Daerah 7 kali, Kunjungan Kerja ke Lapangan Komisi Kabupaten/Kota 6 kali, luar Provinsi 40 kali, Mendengar Pengaduan, Aspirasi Masyarakat 9 kali, Produk Dewan dalam bentuk keputusan dewan 21 keputusan, Keputusan Pimpinan 5 Keputusan. Selanjutnya setiap memasuki awal masa sidang Sekretaris DPRD Riau akan memberitahukan kepada Dewan surat-surat masuk untuk dibahas dalam rapat-rapat Dewan khususnya pada masa sidang 2 Mei hingga Agustus 2018.

Khairudin selaku Sekretaris Dewan DPRD Riau menyampaikan daftar surat masuk ke sekretaris dewan yang berjumlah 736 lembar, namun surat yang di bacakan hanya 3 surat saja yakni 1. Surat dari Sekretaris Daerah Riau pada 6April 2018 tentang Rapat Laporan Hasil Kerja Pansus, 2. Surat dari Sekda Provinsi Riau tanggal 25 April 2018 tentang Penyampaian Fasilitasi Menteri Dalam Negeri, 3. Surat dari Gubernur Riau tanggal 27 April 2018 tentang Rapat Kerja Evaluasi RANPERDA NTB, dengan catatan surat yang masuk di Komisi I berjumlah 40 lembar, Komisi II 14 lembar, Komisi III 32 lembar, Komisi IV 35 lembar, Komisi V 42 lembar, surat yang masuk di bagian Umum, Risalah, Persidangan dan Keuangan 554 lembar. Surat-surat masuk tersebut akan ditindak lanjuti dalam masa sidang 2 dan secara resmi masa sidang 2 Mei - Agustus dibuka.

Selanjutnya Setelah Penyampaian Jawaban Kepala Daerah atas Pandangan Umum Fraksi terhadap RANPERDA tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa sekaligus Pembentukan PANSUS di bacakan oleh Sekda Provinsi Riau Ahmad Hijasi langsung membentuk PANSUS RAPERDA tentang Susunan Jabatan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat, serta sesuai tata tertib DPRD Riau No.1 tahun 2018 pada tanggal 6 April 2018, menurut pasal 69 ayat 6 jumlah anggota PANSUS ditetapkan 14 orang. Dan guna memenuhi tata tertib DPRD Riau No.1 tahun 2018 pada tanggal 6 April 2018 pada pasal 69 ayat 1, Dalam hal diperlukan DPRD dapat membentukan alat kelengkapan lain berupa PANSUS dan dibentuk dalam rapat paripurna setelah mendengar pertimbangan badan musyawarah.

Susunan Nama-nama anggota Dewan pada PANSUS tersebut yakni, 1. Yulisman SSi (Fraksi Golkar) 2. Sawitri,SE (fraksi Golkar) 3. Masgauli, SH, MH (Fraksi Golkar) 4. M. Rusli Ahmad, SE (Fraksi PDIP) 5. Tengger Sinaga (Fraksi PDIP) 6. Mj. Mardayusni (Fraksi Demokrat) 7. Hj Yulianti, SH, MH (Fraksi Demokrat) 8. Bagus santoso, ST, MT (Fraksi PAN) 9. Ade Hartati MPd (Fraksi PAN) 10. H. Husni Thamrin, SH, MH (Fraksi Gerinda Sejahtera) 11. H. Maina Rosa (Fraksi Gerinda Sejahtera) 12. Afdurani, SPd (Fraksi PKB) 13. Yurnalis (Fraksi PPP) 14. DR H Ilyas H.U, SH, MH (fraksi Nasdem HANURA). Dan selanjutnya setelah terbentuk Anggota PANSUS, maka anggota PANSUS terpilih dipersilahkan mengadakan musyawarah guna memilih Ketua PANSUS. Setelah diberikan waktu selama 5 menit, maka anggota PANSUS sepakat memilih YULISMAN sebagai Ketua dan DR H Ilyas HU Wakil Ketua PANSUS.

Agenda selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 28 huruf d, peraturan DPRD Riau No.1 tahun 2018 tentang tata tertib dewan, salah satu tugas badan pembentukan peraturan daerah adalah melkukan pengharmonisasian, pembulatan, penetapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, Komisi atau gabungan Komisi sebelum rancangan peraturan daerah disampaikan kepada Pimpinan DPRD, Berdasarkan hal tersebut serta menindak lanjuti nota dinas Ketua DPRD Riau perihal penyampaian rekomendasi terhadap Penyampaian Rekomendasi PP2D terhadap RANPERDA tentang Pengelolaan Zakat, dan badan pembentukan peraturan daerah provinsi riau melakukan analisis, kajian serta berkonsultasi keberbagai pihak. Mengingat RANPERDA ini mengatur tentang Ibadah yang mengandung dimensi Vertikal dan Harizontal yaitu individu dengan individu lainnya, dan bersifat sosial serta berujud ketaatan seorang Muslim kepada sang Pencipta, maka Badan Pembentukan Peraturan Daerah melakukan konsultasi kepada Badan Amil Zakat Nasional dijakarta dan konsultasi ke bagian Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, hasil dari konsultasi-konsultasi tersebut, disimpulkan adanya pembagian urusan terkait keagamaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemungutan Zakat hanya dapat dilakukan oleh Kabupaten/Kota karena menjadi objek Zakat merupakan kewenangan kabupaten/kota. Atas pertimbangan tersebut, maka badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Riau memberikan jawaban Nota Dinas tertanggal 5 April 2018, No. 37/MB/BANMUS-PERDA/IV/2018, perihal Rekomendasi Rancangan pembentukan Peraturan Daerah tentang pengelolaan Zakat tidak dapat dilanjutkan. (adv/gr/64n).



comments powered by Disqus