Peristiwa

Masyarakat Akan Berjuang Mempertahankan Lahan yang di Gunakan PT. BRATASENA di Pangkalan Kuras

LAI Pasang Baleho di Lahan Perusahaan di Pangkalan Kuras, Guna Bantu Perjuangan Warga Rebut Lahan

Gemariau.com | Rabu, 13 Juni 2018 - 04:33:30 WIB | dibaca: 120 pembaca

Berita Terkait :

GEMARIAU.COM, Pangkalan Kuras - Sekitar Puluhan orang dari Lembaga Aliansi Indonesia(LAI) yang merupakan organisasi masyarkat yang berbadan Hukum dan masuk dalam Lembaran Negara dengan kata lain terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia (KEMENKUMHAM RI), mendatangi lahan Sawit milik PT. BRATASENA yang dinilai cacat Hukum dan Administrasi sejak tahun 1990, guna memasang Baleho dalam memberikan pesan bahwa areal tersebut dalam pengawasan Lembaga Aliansi Indonesia tersebut, pada Rabu (13/6/2018). Pasalnya Lembaga dari pusat yang juga berangggotakan masyarakat tempatan ini, mendapat mandat dalam penyelesaian sengketa lahan dengan pihak perusahaan yang sudah bercokol sekian lama, yang saat ini berada di Desa Dundangan Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kuras.

Salah Seorang Warga Tempatan yang juga anggota Organisasi LAI ini menjelaskan bahwa PT. BRATASENA sudah membuka lahan sawit ini sejak tahun 1990 lalu, yang hingga kini tidak terselesaikan, dan di sinyalir pihak Perusahan selalu mencari jawaban setiap permasalahan ini diungkap dengan dalih sudah memberikan upeti atau ganti rugi kepada Ninik mamak setempat dan menurut warga yang hadir, ini tidak di ketahui warga sebagaimana yang juga dibenarkan oleh Idris selaku aparat desa setempat dengan menunjukkan balasan surat dari pihak perusahaan yang sedang dipegangnya.

Perwakilan dari Pusat Organisasi LAI ini, Menambahkan Mereka akan terus memperjuangkan Hak masyarakat walau harus menempuh jalur Hukum nantinya.

"Kami akan terus perjuangkan tanah ini, dan kami tidak mengganggu siapapun dalam pemasangan baleho yang kami pasang hari ini," ucapnya.

Masyarakat setempat yang berkepentingan dengan lahan ini, akan terus pertahankan lahan dan akan mengusut siapapun yang berbamain di belakang layar dan disinyalir sudah menerima UPETI dari perusahaan tersebut.

Selain itu pihak aparat Desa setempat juga mengatakan bahwa selama ini pihak perusahaan tidak memiliki surat pegangan apapun malah akan mengurus  Surat lahan tersebut di desa terkait.

"Pihak Perusahaan berupaya membuat surat terhadap lahan tersebut namun kami tolak karena adanya gejolak di tengah masyarakat dan diduga selama ini tidak membayar pajak," ucap Idris. (gr/64n)



comments powered by Disqus