Moment

Kekayaan Semua Pejabat Meranti Akan Dilaporkan Ke KPK

Gemariau.com | Selasa, 20 Maret 2018 - 14:41:11 WIB | dibaca: 143 pembaca

Berita Terkait :

GEMARIAU.COM - Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs Said Hasyim sangat mendukung adanya Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) KPK RI. Dengan upaya tersebut, kekayaan semua pejabat Pemkab Kepulauan Meranti nantinya dapat dilaporkan secara transparansi.

Hal ini, diungkapkan Said Hasyim sesuai dengan amanat UU No 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan begitu, pejabat tidak sembarangan dalam mengelola keuangan negara yang dapat merugikan masyarakat.

"Sudah menjadi sebuah kewajiban bagi ASN untuk melaporkan harta kekayaannya. Untuk itu, saya minta semua pejabat untuk membuat LHKPN, sehingga semua terbebas dari segala persoalan," tegasnya dalam acara Bimtek LHKPN di Ballroom Afifa Sport Center, Jalan Banglas, Selatpanjang, Selasa (20/3/2018).

Ia juga mengingatkan, agar seluruh ASN untuk tetap menjaga integritas, dan bekerja sesuai dengan aturan perundangan-undangan. "Kelolalah uang negara dengan baik, ambillah yang sudah menjadi hak kita. Jangan sampai ada mengambil hak masyarakat, apalagi orang miskin," kata Wabup.

Menurut Said Hasyim, bimtek e-filling aplikasi LHKPN akan dapat memberikan pemahaman kepada aparatur pemerintah dalam rangka penguatan upaya pencegahan korupsi. Dengan pelaporan nantinya, dapat diketahui asal kekayaan pejabat bersangkutan, sehingga dapat terhindar dari dugaan penyalahgunaan anggaran.

Hal senada yang juga disampaikan Anggota Deputi Pencegahan KPK RI, JJ Azizi. Ia mengajak semua pejabat untuk berintegritas yang mulai dari diri sendiri. Salah satunya transparansi harta kekayaan dengan melaporkan melalui LHKPN.

Data yang dilaporkan oleh pejabat negara melalui LHKPN, nanti akan dirilis kepada publik, sehingga publik dapat pula memantaunya. "Jika masyarakat mengetahui terjadinya peningkatan kekayaan yang tidak wajar, maka dapat melaporkannya," kata Azizi.

Untuk membuat laporan LHKPN, kata dia telah keluar Peraturan KPK RI yang baru yakni, Peraturan KPK RI No 7 Tahun 2016. Merupakan penyempurnaan dari Peraturan KPK RI No 7 Tahun 2005.

Dalam peraturan yang baru itu, dijelaskannya terjadi perubahan khususnya pada waktu penyampaian. Jika sebelumnya saat terjadi mutasi dan promosi, pada peraturan yang baru LHKPN dibuat pada akhir masa jabatan.

"Kemudian jika sebelumnya LHKPN dibuat saat pensiun, peraturan baru dibuat saat pengangkatan kembali sebagai pejabat negara berakhir masa jabatan. Selanjutnya jika sebelumnya per 2 tahun pada jabatan yang sama dan sewaktu-waktu untuk kepentingan pemeriksaan. Pada peraturan baru harus dilakukan secara periodik per tiap tahun," terang Aziz.

Dengan diberlakukannya Peraturan KPK No 7 Tahun 2016, maka formulir yang lama sudah tidak berlaku lagi. Diganti dengan formulir e-filling LHKPN dengan mencantumkan siapa yang mengisi (Jika dilakukan oleh staf). "Setelah diisi, formulir dapat diunduh untuk dibawa ke KPK RI," ujarnya.

Untuk diketahui, LHKPN merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimiliki saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun.

Kewajiban lainnya yang menyertai LHKPN, mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaan.

Hadir dalam acara itu, Sekda Kepulauan Meranti Yulian Norwis SE MM, Kepala Inspektorat Kepulauan Meranti Suhendri, Ketua DPRD Kepulauan Meranti Fauzi Hasan, Wakil Ketua  Muzamil dan Taufikurrahman, Ketua Komisi A DPRD Meranti Edy Masyudi, Pejabat Eselon II B,  Eselon III A, dan III B.(gr)



comments powered by Disqus