Politik

Kades Diduga Ajak Pilih Jokowi Terancam Pidana dan Denda

Gemariau.com | Minggu, 31 Maret 2019 - 12:59:50 WIB | dibaca: 119 pembaca

Berita Terkait :

GEMARIAU.COM - Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan Tim Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tengah menangani kasus dugaan kampanye oleh seorang kepala Desa Cidokom, Kecamatan Rumpin, Bogor, Jawa Barat. Video kejadian itu sempat viral di media sosial.

"Ketentuannya melanggar pasal 490 junto 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di mana kepala desa dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntukan atau merugikan paslon tertentu peserta pemilu pada masa kampanye. Ancamannya pidana satu tahun dan denda 12 juta," kata Divisi Penindakan Pelanggaran Pemilu Kabupaten Bogor, Abdul Haris kepada wartawan, Minggu, 31 Maret 2019.

Selain video, kata Haris, Bawaslu juga sudah mendapat keterangan saksi yang berada di lokasi, saat berlangsung penyataan tersebut. "Ada keterangan saksi yang memang hadir dalam kegiatan itu makannya nanti kami sampaikan. Belum kami lakukan pemanggilan, namun kita sudah rapat di Gakkumdu," katanya.

Dalam rapat yang digelar pada Jumat, 29 Maret 2019, Haris mengatakan, Banwaslu membahas kasus dugaan pelanggaran  bersama Gakkumdu, Kejaksaan Negeri Cibinong, dan Kepolisian

Bawaslu sudah menyepakati bahwa kasus ini dilanjutkan untuk meminta keterangan kepada pihak terkait. "Senin besok ini akan dilakukan pemanggilan," kata Haris.

Saat ini, Bawaslu Kabupaten Bogor mencacatat pada Pemilu 2019 terdapat 10 pelanggaran yang sedang ditangani. Haris menjelaskan, dari 10 penanganan pelanggaran, sembilan di antaranya dugaan pidana dan satu pelanggaran administrasi yang sudah keluar hasil putusannya. "Temuan yang kita proses penanganan, ada 6 temuan dan 4 laporan. Ada temuan yang buktinya lemah, kampanye di luar jadwal itu ada 6," ujarnya.

Haris berharap kasus dugaan kampanye yang dilakukan kepala desa ini menjadi pelajaran bagi kepala desa maupun Aparatur Sipil Negara dalam kontestasi Pemilu. "Mudah-mudahan kasus pelanggaran pemilu ini jadi pembelajaran untuk tetap netral dan tidak berkampanye untuk capres maupun calegnya," kata Haris.

Atas kejadian tersebut, Sekretaris Kecamatan Rumpin, Kurnia Indra mengamini pernyataan Banwaslu tersebut. Namun ia enggan berkomentar banyak terkait kasus dugaan kampanye oleh bawahannya ini. "Tidak berkomentar soalnya sensitif biarkan Bawaslu bekerja sesuai ketentuan," katanya.

Sebelumnya, viral video di media WhatsApps seorang kepala Desa Cidokom berinisial T diduga mengumpulkan masyarakat dan mengajak memilih pasangan Calon Presiden  dan Wakil Presiden nomor 01 Joko Widodo-Maruf Amin. (viva/gr)



comments powered by Disqus