Nasional

Elit PAN: Jangan Sampai Pemerintah Permalukan Megawati Dan Pejabat BPIP

Gemariau.com | Senin, 28 Mei 2018 - 14:30:48 WIB | dibaca: 43 pembaca

Berita Terkait :

GEMARIAU.COM - Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan mengaku kaget dengan besaran gaji para tokoh yang menjadi pejabat di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Menurutnya, meskipun ketentuan itu ada di tangan pemerintah, namun ia yakin Megawati Soekarnoputri dan tokoh-tokoh nasional itu tidak berharap pamrih dan benar-benar bekerja untuk kepentingan bangsa.

"Mendengar besaran gaji pejabat BPIP itu cukup mengagetkan ya, apalagi lebih tinggi dari Presiden ataupun menteri-menteri. Ya walaupun ini pemerintah yang mengatur, tapi apakah tokoh-tokoh itu pernah meminta gaji? Jangan sampai justru pemerintah malah mempermalukan pejabat BPIP itu," kata Taufik di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/5).

Apalagi, tambah Taufik, dengan kondisi ekonomi Indonesia yang kadang tidak stabil saat ini, rasanya kurang elok jika keuangan negara hanya dihamburkan untuk gaji-gaji pejabat negara. Dia pun yakin, Megawati beserta pejabat BPIP lainnya bukanlah tokoh-tokoh yang mengejar materi lagi.

Untuk itu, Taufik meminta pemerintah menjelaskan ketentuan yang dikeluarkan untuk besaran gaji itu, agar tidak menjadi polemik di masyarakat.

"Isu ini kan sudah tersebar di masyarakat. Banyak juga yang mempertanyakan besarannya. Pemerintah harus segera jelaskan, agar ini tidak menjadi isu liar. Apalagi Pak Mahfud MD kemarin sudah klarifikasi, beliau mengaku tidak pernah membicarakan gaji. Ini kan bisa dikatakan tokoh-tokoh di BPIP itu tidak mengharapkan imbalan," analisanya.

Presiden Joko Widodo menetapkan Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Dewan Pengarah BPIP. Selain itu, beberapa tokoh nasional juga duduk menjadi pejabat BPIP. Gaji Megawati dan pejabat BPIP lain diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pemimpin, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Salah satu Anggota Dewan Pengarah Mahfud MD telah membantah gaji tersebut. Menurutnya selama ini mereka tak pernah membicarakan gaji.

"Ada banyak pertanyaan masuk ke akun saya tentang keluarnya Perpres yang menyangkut besarnya 'gaji' Pengarah dan Pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Saya sendiri belum tahu persis tentang itu. Kami sendiri di BPIP, sudah setahun bekerja, tidak pernah membicarakan gaji," kata Mahfud melalui akun Twitter @mohmahfudmd, Minggu (27/5). [rmol/gr]



comments powered by Disqus