Peristiwa

Dugaan Pungutan Ratusan Ribu Urus KTP, Staf Kepenghuluan Lenggadai Hilir Berikan Penjelasan

Gemariau.com | Jumat, 09 Maret 2018 - 17:48:59 WIB | dibaca: 213 pembaca

Gambar Ilustrasi Dugaan Pungli

Berita Terkait :

GEMARIAU.COM, PEKANBARU - Setelah heboh pemberitaan tentang keluhan warga yang mengaku dimintai uang ratusan ribu saat mengurus administrasi kependudukan di Kepenghuluan Lenggadai Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Rohil, oknum staf yang meminta uang itu berikan keterangan.

Staf tersebut diketahui bernama Fahrudin, pagi tadi, Jumat (9/3/2018) pagi dia menyempatkan diri berkunjung ke rumah wartawan datariau.com di Rohil. Dia memberikan penjelasan terkait pemberitaan keluhan warga yang sudah tayang kemarin di media online .

Kepada wartawan, Fahrudin membantah telah melakukan pungutan liar kepada warga untuk pengurusan administrasi kependudukan, baik KTP, KK, Akte Kelahiran dan lainnya. Dia memang meminta sejumlah uang kepada warga yang meminta diuruskan KTP itu untuk biaya transportasi (uang minyak) dirinya ke Disdukcapil Rohil.

"Aku saja minta segitu sama kak (warga,red) sampai sekarang tidak bayar kok," kata Fahrudin, Staf Kepenghuluan Lenggadai Hilir ini kepada wartawan.

Ketika dipertanyakan kenapa harus menetapkan uang pengurusan KK, KTP dan Akte Kelahiran hingga ratusan ribu, dia menjelaskan bahwa itu untuk ongkos dia ke kantor Dukcapil Rohil, karena pekerjaan itu bukan termasuk tugas pokok dan fungsinya di Kepenghuluan Lenggadai Hilir.

"Abang pikir sajalah, tugas itu memang orang desa tidak ada. Kalau kita ke sana kan itu butuh uang minyak. Kami digaji pemerintah bukan untuk mengurus KK, KTP dan Akte, itu (biaya,red) pergi ke Bagansiapi-api," terangnya lagi.

Dipertanyakan lagi, jadi segala urusan harus menggunakan uang. “Abang gitulah, aku selama ini tidak pernah  ganggu abang,” jawabnya lagi.

Selama ini, dia membantu warga yang mengurus administrasi kependudukan dan dimintai biaya, itu hanya untuk kebutuhan dirinya sendiri selama perjalanan dan biaya lain-lain, tidak ada setor ke Penghulu maupun pihak lainnya.

Tentu dari kejadian ini, agar tidak terjadi konflik di tengah masyarakat, seharusnya untuk mengurus segala bentuk administrasi kependudukan dilakukan langsung oleh warga bersangkutan ke dinas terkait, bukan melalui orang lain.(dr/gr)



sumber : datariau.com



comments powered by Disqus