Advertorial

Selain Pembentukan Pansus Masyarakat Hukum Adat

DPRD Riau Adakan Rapat Paripurna Sekaligus 3 agenda

Gemariau.com | Selasa, 07 November 2017 - 09:16:19 WIB | dibaca: 360 pembaca

Berita Terkait :

GEMARIAU.COM, PEKANBARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau mengadakan Rapat Paripurna di ruanganan Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi Riau, jalan Sudirman Pekanbaru, pada Senen tanggal 6 November 2017 tepat pukul 12.07 WIb. Dengan Jumlah Anggota DPRD Riau 65 orang, dan yang hadir hanya 38 orang, maka Pimpinan Sidang yang kali ini di Pimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldi Jusman dari Fraksi Demokrat, menyatakan "kuorum rapat terpenuhi, dan Rapat Paripurna dapat dilaksanakan".

Rapat paripurna yang dilaksanakan kali ini, menggelar sekaligus 3 agenda Rapat Paripurna, yakni agenda pertama membahas Penyampaian Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD provinsi Riau tentang pemberdayaan dan perlindungan nelayan serta pemberdayaan ikan di provinsi Riau, agenda kedua penyampaian jawaban fraksi atas pendapat kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD provinsi RIau tentang pemberdayaan lembaga pemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat sekaligus pembentukan pansus, ketiga penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD provinsi Riau masa sidang kedua tahun 2017 dan Pimpinan Sidang menyatakan "secara resmi Rapat Paripurna dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum,". Paripurna ini juga dihadiri FORKOPIMDA, para Kepala Instansi dilingkungan pemerintah Provinsi Riau, Pemuka Masyarakat, Alim Ulama ,Organisasi Kemasyarakatan dan Insan PERS.

Selanjutnya Pimpinan Sidang menyampaikan bahwa beberapa waktu lalu telah diumumkan dalam paripurna yang telah disetujui jawabannya pada pandangan umum fraksi, maka DPRD Riau mengagendakan penyampaian pendapat kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD Provinsi Riau. Hal ini tentunya sejalan dengan peraturan tata tertib DPRD Provinsi Riau No. 30 tahun 2014 pasal 117 ayat 3 bahwa tahap pembahasan selanjutnya dari, adalah penyampaian pendapat kepala daerah.

"Kami menghimbau segenap anggota Dewan dan para tamu undangan untuk bersama-sama mendengarkan penyampaian Kepala Daerah atas rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD Provinsi Riau," ucap Noviwaldi.

Penyampaian pendapat Gubernur Riau selaku kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD Riau kali ini, diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi, SE, M.Si.

 Sehubungan dengan Ranperda tentang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidayaan Ikan di Provinsi Riau, kepala daerah memberikan padangan yakni, 1. Pengelolaan perikanan bergantung pada sumber daya ikan yang pemanfaatannya, didukung oleh nelayan dan pembudidayaan ikan namun banyak permasalahan - permasalahan yang dihadapi oleh nelayan seperti, Ancaman ketersediaan bahan bakar minyak, pencurian ikan, penangkapan ikan berlebih(Over Fishing), masalah ketersediaan Induk, Bibit, Benih, dan pakan yang terjangkau, secara Faktual nelayan dan pembudidayaan ikan di Riau mayoritas tergolong miskin, berdasarkan hal tersebut nelayan dan pembudidayaan ikan memerlukan perlindungan dan pemberdayaan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar perlindungan, pemberdayaan Nelayan dan pembudidayaan ikan di Provinsi Riau mencapai sasaran yang maksimal, didukung pengaturan dalam suatu peraturan daerah. 2. Terhadap master akademik agar ditampakkan data statistik perikanan kampar 2016, terkait dengan panjang dari pantai Provinsi Riau yang terbentang dari Rokan Hilir sampai ke Indragiri Hilir yang mencapai lebih kurang 2.078,15 km namun produksi ikan laut di Provinsi Riau sangat minim saat ini sekitar 102.159 ton, otentik pada wpp 571 sebesar 484.416.000 ton yang meliputi daya tangkap selat malaka, bengkalis, meranti rokan hilir, siak dan dumai sedangkan pada wpp 711 potensi sebesar 1.143.341 ton yang meliputi daya tangkapan laut sebelah selatan indragiri hilir dan pelalawan. 3. Terhadap data yang tercantum pada Bab I halaman 3 master akademik Ranperda ini, agar diperbaharui dengan data terakhir yakni tahun 2016 dan berdasarkan data statistik perikanan budidaya disebutkan bahwa Potensi perikanan budidaya di Provinsi Riau memiliki luasan lahan yang mencapai 143.008 ha. yang terdiri dari potensi budidaya air tawar, 42.557 ha, budidaya air payau 37.399 ha, dan air laut mencapai 63.052 ha. akan tetapi pemanfaatannya belum optimal. Pemanfaatan potensi perikanan budidaya sebesar 10,45 %, jumlah pembudaya ikan di Provinsi Riau dengan rumah tangga perikanan mencapai 29.706 dengan unit usahanya 24.161 dan untuk perikanan budidaya sebesar 90.378,04%. 4. Pemerintah daerah Provinsi Riau sesuai kewenangannya bertanggung jawab atas perlindungan nelayan dan pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 Ranperda ini, untuk itu perlindungan pemberdayaan nelayan agar dapat memberikan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha, memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan, meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan dari pembudidayaan ikan, menguatkan kelembagaan dalam lomba sumber daya ikan dan kelautan serta menjalankan usaha yang mandiri produktif, maju, modern, berkelanjutan serta mengembangan prinsip kelestarian lingkungan, menumbuhkan sistem pembiayaan, memberikan jaminan keamanan dan bantuan hukum dsb, seperti yang tertuang dalam pasal 13 Ranperda ini, yaitu dengan cara pendidikan dan pelatihan, penyulihan dan pendampingan, kemitraan usaha, tehnologi, informasi dan penguatan kelembagaan.

Selanjutnya pada point ke 5. Nelayan dan pembudidayaan ikan harus mempunyai identitas diri berupa kartu nelayan dan kartu pembudidayaan ikan, pemberdayaan berupa bantuan prasana dan sarana dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. 6. Pemerintah Provinsi Riau berpendapat berkewajiban melakukan fasilitasi dan bantuan hukum kepada nelayan dan pembudidayaan ikan beserta keluarganya, hal ini sejalan dengan program Pemprov Riau dengan Perda no. 03 tahun 2015 tentang  bantuan hukum untuk masyarakat miskin. 7. Dasar Hukum diketentuan pada Ranperda ini perlu disesuai dengan perundang-undangan yang baru, serta berkaitan langsung dengan muatan materi Ranperda sebagaimana dimaksud dalam lampiran angka 39 dan angka 40 uu no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 8. Terhadap naskah Akademik dari Raperda ini secara tehnis penyusunan dapat mempedomani uu no. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan permendagri no. 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah.

Pemerintah Daerah berharap agar Ranperda inisiatif ini nantinya agar dapat dibahas bersama-sama dan pada akhirnya dapat disetujui dan menjadi peraturan daerah.

Pada agenda kedua yakni Penyampaian jawaban fraksi atas pendapat kepala daerah tentang Ranperda prakarsa DPRD Provinsi Riau tentang pemberdayaan Lembaga pemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Sesuai dengan usulan dari salah satu anggota DPRD Riau dari fraksi Golkar, Supriyati bahwa jawaban tersebut disampaikan saja dan tidak dibacakan, maka disetujui oleh seluruh anggota DPRD Riau yang hadir.

Dan Pembentukan Pansus Ranperda tentang Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Pimpinan Sidang memberikan waktu selama 5 menit kepada anggota Pansus untuk membentuk kepengurusan melalui rapat internal. dan Hasil rapat pansus tersebut, diputuskan Ketua Pansus, MASGAUl YUSNUS, Wakil Ketua M. Adil.

Setelah itu Agenda Ke 3, Pimpinan Sidang meminta Laporan Hasil Reses masing-masing anggota DPRD Riau masa sidang II (Mei -Agustus 2017), namun hasil reses tersebut juga tidak dibacakan akan tetapi disampaikan saja kepada pimpinan sidang seperti pada agenda sebelumnya sesuai dengan kesepakatan anggota DPRD Riau yang hadir. (adv/grc)



comments powered by Disqus