Advertorial

DPRD Riau Adakan Rapat Paripurna Dengan Pengesahan 2 Agenda RANPERDA, Dan 1 Agenda, ditunda

Gemariau.com | Selasa, 17 April 2018 - 15:01:18 WIB | dibaca: 147 pembaca

Berita Terkait :

GEMARIAU.COM, PEKANBARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau Laksanakan Rapat Paripurna diruangan Paripurna gedung DPRD Riau jalan Sudirman pada Senin 16/04/2018 tepat pukul 11.34 wib, dengan 3 agenda rapat yakni 1. Penyampaian Laporan Hasil Kerja PANSUS terhadap RANPERDA Tentang Perubahan atas PERDA Propinsi Riau no. 5 tahun 2014 tentang Ketenagalistrikan sekaligus persetujuan Dewan dan Pendapat Akhir Kepala Daerah 2. Penyampaian Laporan Hasil Kerja PANSUS terhadap RANPERDA tentang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner 3. Penyampaian Laporan Hasil Kerja PANSUS terhadap RANPERDA Tentang Penyelenggaraan Kesehatan sekaligus persetujuan Dewan dan Pendapat Akhir Kepala Daerah 4. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap RANPERDA tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat.

Rapat Paripurna ini dipimpin oleh H. Sunaryo selaku Ketua Sidang dan didampingi Wakil Ketua, Noviwaldy Jusman. Sedangkan dari Pemprov Riu dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Ahmad Hijazi. Turut hadir dalam agenda tersebut Forkopimda, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD dengan dihadiri 43 orang anggota dewan dari 65 jumlah anggota dewan yang hadir antara lain 1.Fraksi Golkar jumlah 14 orang hadir 10 orang 2.Fraksi PDIP jumlah 9 orang hadir 4 orang 3.Fraksi Demokrat jumlah 9 orang hadir 7 orang 4.Fraksi PAN jumlah 7 orang hadir 4 orang 5.Fraksi Gerindra jumlah 10 orang hadir 6 orang 6.Fraksi PKP jumlah 6 orang hadir 3 orang 7.Fraksi PPP jumlah 5 orang hadir 4 orang 8.Fraksi Gabungan NASDEM HANURA jumlah 5 orang hadir 5 orang.

Sebelum dilakukan persetujuan atau pengesahan Perda, masing-masing perwakilan Panitia Khusus (Pansus) membacakan hasil kerjanya. Almainis membacakan hasil kerja Pansus Kelistrikan diantaranya menyebutkan, perubahan atau revisi yang dilakukan dalam upaya penyesuaian kembali terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam laporannya Almainis mengatakan, yang disampaikan pansus perubahan atas rancangan peraturan daerah nomor 5 tahun 2014 tentang rancangan peraturan daerah tentang ketenagalistrikan merupakan hasil fasilitas yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Riau melalui Biro Hukum dan HAM, Pemerintah Provinsi Riau ke Kementerian Dalam Negeri.
     
Selain itu, ia juga menjelaskan poin revisi hasil fasilitasi yang diterima pada poin-poin sebagai berikut, pertama redaksi tahun pada judul awal ranperda disesuaikan dengan tahun yang sedang berjalan.
     
Kedua penyempurnaan pada poin mengingat guna disesuaikan dengan aturan hukum dan perundang-undangan. Ketiga Pasal 1, point 3, 6, 23, 25, 30, 34, 39, 41 dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian.

Keempat Pasal 2 huruf d dilakukan penyempurnaan redaksional. Kelima Pasal 4 huruf k, q dan m dihapus karena tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
     
Ke-enam pasal 28 point 2 dan 4 dilakukan penyempurnaan kembali dan penyesuaian redaksional. Ketujuh, pasal 29A point 3 dihapus, karena tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kedelapan, pasal 49 point 1 dilakukan penyempurnaan redaksional, "adapun personil jabatan dan panitia revisi perubahan atas rancangan atas rancangan peraturan daerah nomor 5 tahun 2014 tentang rancangan peraturan daerah tentang ketenagalistrikan daerah sebanyak 19 orang," tutup Almainis.

Selanjutnya sebelum penyampaian agenda berikutnya dalam rapat paripurna, dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Kerja PANSUS terhadap RANPERDA Tentang Penyelenggaraan Kesehatan, Ketua Sidang H. Sunaryo mendapat intrupsi dari Sumiyati yang merupakan salah satu anggota DPRD Riau yang hadir dalam rapat paripuna tersebut. Sumiyanti memprotes, Sebab, judul makalah yang dibacakan tidak sesuai dengan apa yang diterima.

Menanggapi hal itu, Ketua sidang paripurna, DR H Sunaryo meminta Sumiyanti agar mendengarkan isi pendapat anggota lain. Namun, Sumiyanti tetap bertahan dengan pendapatnya, akibatnya Sidang paripurna ranperda pelayanan kesehatan di DPRD Provinsi Riau ini, disikapi dengan walkout oleh ketua pansus pedoman pendirian dan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan, Yusuf Sikumbang, sehingga H. Sunaryo selaku ketua sidang memutuskan sidang diskors beberapa saat. Dalam masa skors tersebut ketua sidang paripurna Sunaryo memanggil semua ketua Fraksi DPRD Riau untuk mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Sumiyanti. Dan akhirnya Sidang paripurna ranperda pelayanan kesehatan di DPRD Provinsi Riau ditandai dengan walkout oleh ketua pansus pedoman pendirian dan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan, Yusuf Sikumbang.

Untuk Agenda berikutnya yaitu Penyampaian Laporan Hasil Kerja PANSUS terhadap RANPERDA tentang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner yang langsung dibacakan oleh ketua Pansus Mansyur HS. Mansyur mengatakan, PANSUS Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner dibentuk sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2009 peternakan dan kesehatan hewan yang sebagian besar un tersebut biasanya mengikuti dan merunut kepada peraturan daerah Provinsi diantaraya produk pangan masalah hewan, sumberdaya pembibitan hewan, dokter hewan, penyembelihan dan sebagainya, dan setelah direvisi, pansus menyampaikan hasil kerjanya sebagai pertanggung jawaban pansus, yakni diantaranya Pemerintah daerah dapat membatalkan kerjasama dengan pihak swasta apabila ditemukan proktek kecurangan, monopoli dan persaingan yang tidak sehat dan merugikan para peternak.

Selanjutnya dalam mendengar pendapat kepala Daerah, Plt Gubernur Riau Thamrin Hasyim melalui Sekdaprov Ahmad Hijazi, mengapresiasi Panitia khusus (Pansus) DPRD Riau yang telah membahas dua Ranperda tersebut.
 
Dalam hal ini, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi menyampaikan pendapat akhir kepala daerah, mengatakan ketengalistrikan merupakan penyediaan dan pemanfaataan tenaga listrik serta usaha menunjang tenaga listrik.    

Dilanjutkannya, laporan yang disampaikan pansus perubahan atas rancangan peraturan daerah nomor 5 tahun 2014 tentang rancangan peraturan daerah tentang ketenagalistrikan daerah ini merupakan hasil fasilitas yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Riau melalui Biro Hukum dan HAM Pemerintah Provinsi Riau ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
 
Melalui ranperda ini diatur ketentuan penyedia tenaga listrik mencakup jenis usaha, wilayah usaha, pelaku usaha, perizinan, hak dan kewajiban pemegang izin usaha, penyedia tenaga listrik, keselamatan ketenagalistrikan, pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan penyediaan tenaga listrik yang aman, andal dan ramah lingkungan," tambah Ahmad Hijazi.
 
Ranperda ini juga mengatur tujuan keselamatan ketenagalistrikan yang mewajibkan instalasi tenaga listrik memiliki sertifikat layak operasi, peralatan dan pemanfataan tenaga listrik harus sesuai dengan standar nasional Indonesia dan tenaga teknik harus memiliki sertifikat kompetensi.
    
"Dengan ditetapkan ranperda ketenagalistrikan menjadi payung hukum diharapkan penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal dan teknologi yang sejalan dengan prinsip otonomi daerah dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," terang Ahmad Hijaz.

Lanjut Sekda, ketenagalistrikan juga dapat membahayakan sehingga dalam penyediaan dan pemanfaataannya harus memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan. Disini peran pemda dan masyarakat dalam penyedian tenaga listrik perlu ditingkatkan sehingga tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup merata.
         
"Kami harapkan melalui perda ini dapat meningkatkan peran serta pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan pengaturan, pengawasan dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik," katanya.
    
Kemudian dapat meningkatkan sarana dan prasarana pendukung tenagalistrikan baik sektor perizinan dan nonperizinan. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan SDM dan kualitas aparatur dalam pembinaan dan penguasaan ketenagalistrikan. "Kita harapkan dapat meningkatkan jumlah dan realisasi rasio eleltrifikasi daerah.

Setelah disetujui Anggota DPRD Riau yang hadir dalam paripurna, pimpinan Paripurna Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo beserta SekdaProv Riau menandatangani pengesahan revisi perda ketenagalistrikan.

Perda Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner

Selain Perda Ketenagalistrikàn, Pemprov Riau juga menyampaikan penghargaan kepada Pansus DPRD Riau yang telah menyetujui Perda tentang penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat.

Ahmad Hijazi mengatakan, dengan ditetapkannya Perda ini, maka dapat menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat.

Dikatakan, tingkat pertumbuhan manusia dan ternak dinilai penting dàlam memberikan pelayanan kesehatan. Hal ini untuk melindungi kesehatan hewan, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan peternak dan melindungi keselamatan manusia dari infeksi penyakit zoonosis.

Sementara upaya pengendalian rabies ucap Ahmad Hijazi, Pemprov telah membentuk tim koordinasi penyakit rabies. Tim ini berfungsi mengendalikan penyakit zoonosis bekerjasama dengan Kepolisian daerah.

Diakhir sàmbutannya Ahmad Hijazi mengatakan, dengan disetujuinya Perda ini oleh DPRD Riau, maka paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan, Pemprov akan menetapkannya menjadi Perda. (Adv/64n).



comments powered by Disqus