Kab. Pelalawan

Apul Sihombing, SH.MH : Bupati Pelalawan Harus Bertangung jawab Terkait Tapal Batas TNTN

Gemariau.com | Sabtu, 22 Februari 2020 - 18:14:06 WIB | dibaca: 75 pembaca

Berita Terkait :

Gemariau.com - Pelalawan,  Permasalahan utama Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan  Perhutanan Sosial yang terjadi di wilayah Kawasan Tesso Nilo adalah masalah tapal batas yang tidak jelas, dimana Negara telah merampas hak atas tanah  masyarakat  yg  ada  di lokasi  TNTN (Taman  Nasional  Tesso  Nilo) Bupati  Pelalawan  sebagai  panitia  penetapan  tapal  batas TNTN  sesuai  perintah  undang -undang  harus  Bertanggung jawab  terhadap  masyarakat . Hal  ini  diungkapkan  praktrisi  Hukum, Apul  Sihombing SH, M.H. Di kedai  Kopi  Bos  Gede Cafe,pkl kerinci (22/02/2020)

Dengan di keluarkannya Surat Keputusan (SK) Nomor 6588/Menhut VII/KUH/2014, pada tanggal 28 Oktober 2014, yang berlokasi di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri hulu dengan luas 81.793 ha, kuat dugaan bahwa Negara telah merampas hak atas Tanah Masyarakat, ungkap Apul

Sesuai PP  nomor 44  tahun 2004 sebagai  aturan  pelaksana  uu nomor 41 tahun  1999 tentang  kehutanan,bupati /walikota  sebagai  panitia penetapan  tapal batas  Tugasnya  melakukan  pematokan  batas  sementara, mengumumkan hasil  pematokan  sementara, melakukan  inventarisasi  Dan penyelesaian  hak-hak  pihak  ketiga bila terdapat disepanjang trayek dalam  kawasan  yg  mau  ditetapkan.tuturnya lagi

Namun informasi  yang  yang  kita  dapat dilapangan bahwa  poin -poin  yang  menjadi tugas /fungsi  panitia penetapan  tapal  batas    tidak  ada  di laksanakan, kita ragu  atau  patut  diduga    berita acara  penetapan tapal  batas sebagai  rekomandasi  penetapan sehingga  keluar Surat Keputusan Nomor 6588/Menhut VII/KUH/2014, pada tanggal 28 Oktober 2014  Di manipulasi 

Lanjutnya lagi, kalau  kita  perhatikan dilapangan bisa  dikatakan  tidak  ada  rambu -rambu maupun  patok  tapal  batas ditemukan sesuai dengan  perintah  UU seyogyanya harus  diperhatikan mana  lebih dulu  masyarakat  menguasai  lahan  daripada  kawasan  tersebut ditetapkan menjadi Kawasan  TNTN, itu  bisa  dilihat  sesuai  Data  dan  fakta  dilapangan  seperti  insfratruktur, jalan, rumah warga , rumah ibadah, perkebunan, pertanian  dan  lainnya  diperhatikan umurnya sudah  berapa  Lama. Ujar Apul 

Kita  berharap  kepada  bupati  Pelalawan maupun  semua  panitia  penetapan  Tapal  Batas  TNTN  bertanggung jawab  terhadap  masyarakat  yang  terkena  imbas  Surat Keputusan Nomor 6588/Menhut VII/KUH/2014, tutupnya. 

Dikutip dari:  pesisirnews.com



comments powered by Disqus